Metode Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

by

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 memberikan dampak yang luas pada perubahan sistem pemerintahan. Jika pada era Orde Baru kekuasaan sangat bersifat sentralistik, reformasi melahirkan sistem pembagian kekuasaan yang mulai terdistribusi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini terwujud dalam Sistem Desentralisasi yang secara legal dilahirkan lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menyebabkan Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18, 18A, dan 18B. Perubahan aturan negara seperti di atas menempatkan daerah menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republic yaitu dalam prinsip otonomi dengan desentralisasinya.

Menurut Prof. Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI, “Perubahan aturan main mengenai pemerintahan daerah merupakan afirmasi-konstitusi, bahwa daerah menjadi pengambil kebijakan sentral dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan, terutama berhubungan antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun dalam prakteknya otonomi daerah masih menghadapi kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya atau penanganannya secara sungguh-sungguh. Salah satu kendala yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Di tengah era globalisasi yang serba cepat, masyarakat diharapkan memiliki daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi agar mampu menjalani kehidupan masa depan dengan sukses.

Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas, pemerintah melontarkan komitmen yang berlevel internasional. Komitmen ini telah ditandatangani dalam KTT Millenium PBB pada tahun 2002 bersama 189 negara lainnya. Komitmen semua negara di dunia untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam ”Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen ”Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam deklarasinya negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000). Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015.

Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ketahun selalu menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun 2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan perubahan yang cepat, kompleks, penuh resiko, dan penuh dengan kejutan. Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan berbagai upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi antara komunitas, terkecil sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang individu untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan, kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan perubahan disektor ekonomi dan energi akan mempengaruhi sector kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut Community Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (United States Departement of Agriculture, 2005). CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalahatau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development, 2001). Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari masyarakat sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh CD. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang Deficit based dan Strength Based. Pendekatan Deficit-based terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode Appreciative Inquiry terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. Appreciative Inquiry merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan (Cooperrider dan Srivastva, 1987; Cooperrider dkk., 2000; Fry dkk, 2002; Ludema dkk, 2000, dalam Gergen dkk., 2004).

Dalam sepuluh tahun terakhir, Appreciative Inquiry menjadi sangat populer dan dipraktekkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akusisi dan menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, Appreciative Inquiry digunakan untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.

Sumber:

Buku

Cooperrider D. L. & Whitney D. 2006. A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry (Vol. 1, pp. 2-3)

Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Makalah

Kartasasmita, Ginandjar. Makalah: Dewan Perwakilan Daerah dan Otonomi Daerah. Disampaikan pada Seminar Nasional, Institut Teknologi Bandung (ITB) Dalam Rangka Memperingati Seratus Tahun Kebangkitan Nasional. Bandung, 17 Mei 2008.

Lubis, Theresiah. Makalah : Community Development dan Nilai-Nilai yang Mendasari. Dipresentasikan pada Temu Ilmiah Dalam Rangka LUSTRUM IX Fakultas Psikologi Unpad. Tahun 2006

Internet

http://appreciativeorganization.wordpress.com/2007/08/08/bedah-kasus-appreciative-inquiry-in-strategic-planning/ (Diakses pada 26 Mei 2008, pukul 11.28)

http://www.scribd.com/doc/732997/laporanlokakaryaAIlowres (Diakses pada 29 Mei 2008, pukul 11.50)

Standing Conference for Community Development (2001). Strategic Framework for Community Development. http://www.sccd.org.uk

United States Depatment of Agriculture (2005). Community Development Technical Assistance: Handbook. http://ocdi.usda.gov

sumber: http://ipspi.org

INTEGRASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

by

TOR Lokakarya dan Pameran Poster/Banner

INTEGRASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) DALAM DOKUMEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

1. Latar Belakang

Undang-Undang No.18 tahun 2002 Pasal 20 mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang iptek yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan iptek di daerahnya. Seperti halnya di tingkat nasional, dalam merumuskan kebijakan strategisnya Pemerintah Daerah hendaknya mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan bagian integral dari Sistem Inovasi Nasional (SINas). Dalam mewujudkan SINas yang efektif dan produktif dan secara nyata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan penguatan SIDa. Oleh karenanya, SIDa harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan untuk bekerja dalam suatu kesamaan tujuan dan langkah-langkah yang sinergis.

Rumusan lokakarya “Penguatan Sistem Inovasi Untuk Mendukung Daya Saing Produk Unggulan Daerah” yang diselenggarakan DRN pada tanggal 15 Juni 2011 yang lalu menyatakan pentingnya pengembangan SIDa yang dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi, dan didasarkan pada kemampuan inovasi masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan strategis yang selanjutnya dilaksanakan secara sinergis, konsisten dan bertahap, dimana SIDa dijadikan sebagai agenda prioritas daerah dan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan iptek melalui SIDa untuk meningkatkan pengembangan perekonomian di daerah mewujudkan produk unggulan daerah dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian.

Sehubungan dengan hal di atas, maka DRN akan menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Integrasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah”.

Mengingat pentingnya lokakarya ini yang sekaligus merupakan media informasi dan ajang berinteraksi dengan berbagai pihak, baik bagi para pengembang teknologi, para wirausahawan/industriawan, para pejabat pemerintah dan para pemerhati sistem inovasi, maka diharapkan agar peserta dari Dewan Riset Daerah/Balitbangda dapat menampilkan materi pameran berisikan berbagai capaian kegiatan dalam bentuk banner yang (jika diperlukan) dilengkapi dengan brosur/ leaflet, display lainnya. Untuk itu mohon kiranya dapat mengisi formulir (terlampir) sebagai konfirmasi keikutsertaan pada Lokakarya dan Pameran.

2. Tujuan

Tujuan Lokakarya adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan upaya implementasi SIDa dalam pembangunan daerah, dengan memasukkan konsep SIDa dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), maupun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

(2) Mendapatkan pengetahuan dan lessons learned tentang pengembangan SIDa baik konsep maupun implementasinya dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya lokal bagi pengembangan produk unggulan daerah

(3) Fasilitasi dan penguatan jejaring / kemitraan serta meningkatkan sinergi antar berbagai pihak untuk tujuan peningkatan riset dan inovasi di daerah.

3. Pelaksanaan

Lokakarya ini merupakan rangkaian kegiatan Sidang Paripurna II DRN tahun 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2011, bertempat di Gedung Grha Widya Bhakti Kawasan Perkantoran Puspiptek Serpong – Tangerang Selatan Provinsi Banten.

 4. Peserta

Peserta pada lokakarya ini diharapkan berasal dari Lembaga yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan SIDa, yaitu dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Riset Daerah (DRD), Bappeda / Balitbangda, Forum Komunikasi Kelitbangan.

5. Susunan Acara

No Waktu Acara Pembicara Moderator

1. 08.00-09.00 Pendaftaran dan coffee morning

2. 09.00-09.15 Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua DRN Ketua DRN (Prof Dr. Andrianto Handojo)

3. 09.15-09.35 Peran Sistem Inovasi dalam Peningkatan Daya Saing Senior Research Fellow

Manchester Institute of Innovation

Research (MIoIR),

University of

Manchester

(Dr. Yanuar Nugroho)

 Atang Sulaeman, MSi

4. 09.35-09.55 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Pembangunan Daerah Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi

(Dr. Ir. Tatang Akhmad Taufik, M.Sc)

5. 09.55-10.15 Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Kepmendagri No. 54/2010 Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

(DR. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MSi)

6. 10.15-10.35 Peran Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS

(Dr. Ir. Herry Suhermanto, MSc)

7. 10.35-10.55 Lessons Learned : Implementasi Sistem Inovasi daerah (SIDa) yang terintegrasi dengan dokumen Pembangunan Daerah Ketua DRD Kota Surakarta

(BB. Triatmoko, SJ, MA, MBA)

8. 10.55-12.40 Diskusi dan Tanya Jawab

9. 12.40-12.45 Perumusan Lokakarya

10. 12.45 Penutupan Ketua DRN Prof. Dr. Andrianto Handojo

6. Penutup

Demikian proposal ini dibuat untuk dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan Lokakarya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

zp8497586rq
Komentar Dinonaktifkan pada INTEGRASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

BPPT luncurkan Ikan Nila Salin unggul

by

Selasa, 29 November 2011 14:16 WIB

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan varietas Ikan Nila Salin yang meskipun merupakan jenis ikan air tawar namun sangat toleran terhadap perairan payau maupun laut dengan salinitas di atas 20 ppt serta memiliki banyak keunggulan.

“Ikan Nila Salin ini diluncurkan satu paket dengan pakan protein rekombinan pertumbuhan dan vaksin DNA Streptococcus yang menjamin ikan ini cepat tumbuh sekaligus tahan penyakit,” kata Kepala BPPT Marzan A Iskandar pada “Soft Launching Ikan Nila Salin Unggul” dan penandatanganan MoU dengan mitra di Jakarta, Selasa.

Saat ini, ujar Marzan, diperkirakan sekitar 30-40 persen dari total 1,2 juta hektare lahan pertambakan dalam kondisi terlantar, termasuk di Jawa Barat yang hanya 40 persen dari 75 ribu hektare lahan pertambakan yang dimanfaatkan untuk budidaya udang dan ikan bandeng.

Terlantarnya lahan ini, lanjut dia, akibat rendahnya produktivitas lahan karena tak tersedianya induk dan benih ikan yang berkualitas unggul, harga pakan ikan yang tinggi serta gagal panen akibat serangan penyakit.

Penelitian tentang ikan nila salin ini telah memasuki tahap akhir pengujian dan uji multilokasi yang akan dituntaskan pada 2012 untuk kemudian diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang berwenang merilis galur atau varietas baru.

Sementara itu Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT Listyani Wijayanti mengatakan, ikan nila salin merupakan hasil riset bioteknologi melalui proses “diallel crossing” delapan varietas ikan nila hasil seleksi, demikian pula protein rekombinan hormon pertumbuhan dan vaksinnya, juga hasil rekayasa bioteknologi.

Sedangkan soal rasa, ikan nila salin ini, menurut dia, sangat enak, baik digoreng dengan bumbu sederhana seperti garam dan bawang putih, dikukus, dibakar, dipepes, disop maupun dibumbu kuning.

(D009)