Observasi Lapangan Tahun 2012

by

p>Berikut ini adalah informasi jadwal kegiatan observasi lapangan tahun 2012 beserta pembagian gelombang keberangkatan dan kelompoknya.

Gelombang  1

Waktu : Tanggal 6 s.d 8 Januari 2012,

Team : Samsu Bahri &  Wandi S Assayid

Pembagian kelompok dapat dilihat pada dokumen berikut.

GDE Error: Unable to load profile settings

Gelombang 2

Waktu : Tanggal 13 s.d 15 Januari 2012,

Team : Dadan Sudjana, S.Pd & Bakti Hernasakti, S.Pd

Pembagian kelompok dapat dilihat pada dokumen berikut.

GDE Error: Unable to load profile settings

Gelombang 3

Waktu : Tanggal 20 s. 22 Januari 2012

Team : All Team

GDE Error: Unable to load profile settings

zp8497586rq

BPPT luncurkan Ikan Nila Salin unggul

by

Selasa, 29 November 2011 14:16 WIB

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan varietas Ikan Nila Salin yang meskipun merupakan jenis ikan air tawar namun sangat toleran terhadap perairan payau maupun laut dengan salinitas di atas 20 ppt serta memiliki banyak keunggulan.

“Ikan Nila Salin ini diluncurkan satu paket dengan pakan protein rekombinan pertumbuhan dan vaksin DNA Streptococcus yang menjamin ikan ini cepat tumbuh sekaligus tahan penyakit,” kata Kepala BPPT Marzan A Iskandar pada “Soft Launching Ikan Nila Salin Unggul” dan penandatanganan MoU dengan mitra di Jakarta, Selasa.

Saat ini, ujar Marzan, diperkirakan sekitar 30-40 persen dari total 1,2 juta hektare lahan pertambakan dalam kondisi terlantar, termasuk di Jawa Barat yang hanya 40 persen dari 75 ribu hektare lahan pertambakan yang dimanfaatkan untuk budidaya udang dan ikan bandeng.

Terlantarnya lahan ini, lanjut dia, akibat rendahnya produktivitas lahan karena tak tersedianya induk dan benih ikan yang berkualitas unggul, harga pakan ikan yang tinggi serta gagal panen akibat serangan penyakit.

Penelitian tentang ikan nila salin ini telah memasuki tahap akhir pengujian dan uji multilokasi yang akan dituntaskan pada 2012 untuk kemudian diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang berwenang merilis galur atau varietas baru.

Sementara itu Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT Listyani Wijayanti mengatakan, ikan nila salin merupakan hasil riset bioteknologi melalui proses “diallel crossing” delapan varietas ikan nila hasil seleksi, demikian pula protein rekombinan hormon pertumbuhan dan vaksinnya, juga hasil rekayasa bioteknologi.

Sedangkan soal rasa, ikan nila salin ini, menurut dia, sangat enak, baik digoreng dengan bumbu sederhana seperti garam dan bawang putih, dikukus, dibakar, dipepes, disop maupun dibumbu kuning.

(D009)

Kemdikbud kaji ulang pelaksanaan otonomi pendidikan

by

p>Senin, 28 November 2011 23:02 WIB

Bogor (ANTARA News) – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang konsep pelaksanaan otonomi pendidikan yang telah diberlakukan lima tahun lebih itu.

“Pelaksanaan otonomi pendidikan yang telah berlangsung lima tahun lebih kerap mengalami banyak hambatan dan permasalahan, yang berpotensi mengganggu efektivitas, efisiensi dan profesionalisme pengelolaan pendidikan,” kata Kepala Balitbang Kemdikbud, Prof Khairil Anwar Notodiputro di Bogor, Senin.

Ia mengatakan, kajian ulang terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan dilakukan dengan menghelat lokakarya “Desentralisasi Pendidikan” yang akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai Senin (28/11) hingga Rabu (30/11) mendatang.

Pembukaan Lokakarya Desentralisasi Pendidikan dipusatkan di kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta, dan pelaksanaan sidang pleno dan komisi dilangsungkan di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurut Khairil, pemberlakuan otonomi pendidikan sejalan dengan pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. UU tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikan.

Khairil mengemukakan, Mendikbud Prof Mohammad Nuh mengarahkan Balitbang untuk membuat kajian mendalam dan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan otonomi pendidikan. Hal tersebut mendesak dilakukan agar berbagai persoalan yang berkembang dapat segera diatasi.

“Pelaksanaan otonomi pendidikan menghadapi banyak hambatan yang perlu segera dipecahkan bersama. Karena itu, kami gelar lokakarya desentralisasi pendidikan, agar dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik,” papar mantan dekan Sekolah Pascasarjana IPB ini.

Sejumlah hambatan muncul, karena perbedaan tingkat komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan, lemahnya profesionalisme daerah dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, perbedaan interpretasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan yang berada di bawah Kementrian Agama dengan komponen pendidikan di bawah pemerintah daerah dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Lokakarya ini diharapkan dapat memecahkan semua persoalan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi pendidikan,” katanya.

Dia berharap masukan dari para pakar pendidikan dalam rangka penataan ulang pengelolaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terkait dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Lokakarya Desentralisasi Pendidikan mengangkat tema “Problematika, Prospek dan Tantangan Masa Depan”.

Sedangkan isu utama yang dikaji, yaitu arah sistem pendidikan nasional di masa depan, kajian implementasi desentralisasi pendidikan, peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan masa depan, dan otda dan desentralisasi pendidikan: problematika, peluang, dan reformasi kebijakan.

Narasumber yang dihadirkan, yaitu Prof Dr Ryas Rasyid (konseptor otonomi daerah), Prof Dr Agus Dwiyanto (guru besar UGM yang aktif mengkaji desentralisasi pendidikan), dengan pembahas Prof. Dr. Hafid Abbas (Guru besar UNJ), Prof Dr Slamet PH (guru besar UNY), dan Dr Ir Taufik Hanafi (Staf Ahli Mendikbud).

Kegiatan ini akan diikuti 258 peserta, terdiri dari pimpinan dan anggota Komisi X DPR, anggota Komite III DPD, para pejabat eselon 1 Kemdikbud, kementrian terkait, yaitu KemenPAN, Kemkeu, Kemenag, KemenKumHAM, Kemendagri, Kemenko Kesra, Kementerian PPN/Bappenas, Kemkominfo, rektor PTN/PTS, PTIN, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kanwil Kemenag, kepala wilayah perbatasan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, asosiasi kepala sekolah, asosiasi guru, dewan pendidikan provinsi/kabupaten/kota, komite sekolah, PGRI, IGI, lembaga pendidikan keagamaan, praktisi dan pemerhati pendidikan, dan perwakilan lembaga internasional. (ANT-053/D009)

zp8497586rq
Komentar Dinonaktifkan pada Kemdikbud kaji ulang pelaksanaan otonomi pendidikan