Belajar Dari Seorang CR Nurdin

by

 

Tas, baju, dan celana yang tidak terlalu bagus dikenakannya. Tampak jauh, kayaknya sandal yang dikenakan. Turun dari kendaraan umum, kemudian berjalan kaki menuju kantor tempat bekerja. Nampaknya kesehariannya mungkin seperti itu. Karena hamper satu tahun lebih saya tidak pernah bertemu apalagi bercakap-cakap. Namun cerita tentang kepribadiannya tidak jarang terdengan dari teman dekat saya. Bahkan dari sang pengintai yang secara formal jelas adanya dan dibiayai oleh negara. Itulah sekilas pengantar awal yang saya akan kupas tentang sosok yang kayaknya secara subjektif saya amati dan saya berpendapat untuk level Lebak, sekelas pejabat public saya belum menemukannya. “dari beberapa sudut pandang versi subjektif seorang Wandi S. Assayid.”

Jauh dari kehidupan serba bergelimang benda mewah disekelilingnya. Namun menjalani hidup dengan apa adanya, sederhana dan tidak terlalu asik bergelut dengan harta kekayaan milik negara. Tidak sedikit orang biasanya menjadikan alat penguat kesombongan dalam kehidupan sehari-hari. Cara bersosialisasi yang santun, tutur kata tidak berlebihan, ucap tidak banyak basa-basi, adalah miliknya yang terus dijalankan setiap kali beraktivitas. Saya sering berdialog dengan banyak orang yang sering mengamati beliau. Ternyata memang layak seorang CR Nurdin untuk dijadikan panutan bagi orang banyak. Secara fair saya akui bahwa andai saja para gegedug yang super hebat bisa dengan legowo memiliki kesederhanaan seperti figure yang saya bicarakan. Mungkin dalam skala kecil untuk Lebak, tidak akan terlalu banyak uang negara yang terbuang percuma hanya untuk jajan yang tidak semestinya.

Mari kita hitung berapa banyak mobil mewah  (untuk kelas kabupaten miskin) seperti Lebak. Strada, Camry, Terano, Fortuner, dan banyak mobil lain bertebaran di tiap dinas dan tempat gegeden mangkal. Miris, jika kita melihat banyak tayangan di Koran, televisi yang mengangkat tentang kehidupan yang memperihatinkan di Kabupaten miskin ini. Apalagi ternyata di lebak masih banyak penduduk yang sampai saat ini tidak merdeka karena masih sedikitpun belum emrasakan nikmatnya rumah terang dialiri listrik. Tapi kok, asik kayaknya para gegeden itu hilir mudik menggunakan duit rakyat untuk poya-poya. Mobil, bensin, ongkos semua mereka dapatkan. Tapi nyatanya kesadarannya nuraninya tidak kunjung dating sampai uban mereka menumpuk.

Apa salah menurut aturan para pejabat menggunakan mobil yang wajar. Tidak memaksakan so mampu. Padahal kalau secara fair kita akui kayaknya secara murni kabupaten Lebak kayaknya kesulitan untuk membiayai satu dinas/Satker saja, misal dinas pendidikan. Lantas kemana hasil kekayaan melimpah dari sumber daya alam, emas, batubara, pasir, dan banyak bahan tambang yang memiliki nilai tinggi. Apa harus Lebak ini menjadi lading untuk memperkaya diri bagi beberapa kalangan saja. Apakah akan selamanya kita menjadikan Rumah Sakit sebagai tempat mendulang penghasilan. Apakah akan selamanya kita mendapat gelar sebagai kabupaten “gering” karena penghasilannya mungkin paling besar dari Rumah Sakit, naudhubillah.

Miris kiranya kalau kita melihat banyak pandangan miring dari banyak kalangan. Jika dibandingkan dengan antara miskin atau kaya sebuah kabupaten. Maka jawabannya justru lebih mengasikkan kabupatennya berlabel miskin. Karena dengan kemiskinan yang banyak, kebodohan yang banyak, buta aksara yang banyak, jembatan yang ancur justru katanya itu bisa jadi sumber anggaran yang besar. Bantuan pusat, maupun funding akan datang dengan sendirinya jika keterbelakangan, kemiskinan dan sejenisnya melimpah di suatu daerah. So, kemiskinan itu harus dikelola dan dilestarikan supaya langgeng dan abadi adanya. Apakah seperti itu dasar rasionalisasi sebuah pengelolaan kedaerahan.

Lebih dari 60 tahun kita merdeka, ternyata negara masih saja kesulitan hanya dalam mengurus administrasi penduduknya. Adanya kebijakan dalam penataan administasi penduduknya ternyata tidak berjalan dengan baik. Kini ada sebuah dinas misalnya yang kayaknya paling sibuk didatangi orang untuk mengurus administrasi kependudukan. Kantornya sudah begitu megah (karena baru dibangun), namun lagi-lagi karena mungkin ada pengelola yang mentalnya masih abnormal maka program yang seolah-olah harus rapi, dari tingkat RT sampai tingkat dinas harus ditata, dan teratur. Kini tidak lagi berjalan dengan amanah (versi subjektif saya). Pengalaman rill saya alami sendiri, “kok?” ada ternyata dalam lembaga formal pemerintahan di negeri ini  yang memasang tarif administrasi seiklasnya. “Kok?” ada ternyata pembuatan dukumen pribadi warga negara yang harusnya diurus mulai dari RT tapi tiba-tiba bisa diurus di dinas. “Ko?” kok ada orang lain menunggu berjam-jam bahkan berminggu-minggu namun beberapa orang bisa hanya dengan hidungan menit. Katanya tertib administrasi, katanya harus rapi, “kok kayak begitu?” “oh mungkin karenan banyak “kok-nya” kita namakan saja pengelola “kokok beluk”. Jangankan mengurus yang terlalu banyak, diri saja masih cengegesan dalam melayani masyarakat bahkan parahnya sambil main-main handphone. Bagaimana bisa mengurus negeri yang kompleks ini.

Makin gerah lagi kita melihat, pembagunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Belanda itu penjajah kok membangun di tanah orang bisa bagus, rapi, kuat mampu bertahan hingga sekarang. Lihat tuan rumah, orang Indonesia, bahkan orang Lebak, membangun di Lebak. Kok ada sih sekarang cerita pembangunan irigasi yang duitnya sudah keluar untuk membangun tapi bangunannya tidak bisa difungsikan. Jalan raya banyak yang dibangun, tapi nyatanya hanya bertahan dalam hitungan bulan. Emang manusia sudah beralih makanannya?, mungkin tidak lagi memakan beras. Tapi kini batu, aspal, semen, kayu itu menjadi makanan yang di’mat bagi manusia. Sehingga wajar setiap pembangunan yang menggunakan bahan-bahan tersebut, maka dengan sendirinya akan susut karena termakan manusia beton, manusia kayu, manusia aspal dan lainnya.

Saya meyakini bahwa disela kejadian itu semua ada memang manfaat yang diperbuat mereka. Wajar manusia tempatnya “hilaf” dan “tidak tahu”. Secara optimis mereka yang berpihak kepada umat akan hadir dengan sendirinya. Saya yakin akan menyaksikan pejabat yang naik kendaraan dinas yang biasa-biasa saja. Saya yakin di kemudian hari akan menyaksikan pengelola negara yang rumahnya sama dengan rumah tukan becak. Saya haqul yakin bahwa penyelenggara negara/pejabat publik tidak akan banyak berbasa basi untuk menutupi kekurangan. Karena rakyat merasa cukup dengan melihat perbuatan yang diperbuatnya saja.

Akhirnya saya merasa nyaman dan makin yakin karena ternyata hari ini saya masih menyaksikan ada pejabat publik yang hidupnya sederhana. Ketika saya sedang enak makan soto, membawa kendaraan sederhana, ternyata ada pejabat publik yang lewat di hadapan saya dengan berjalan kaki. Mengenakan kostum yang amat sederhana pula. Bahkan kesederhanaan apa yang dikenakannya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesederhanaan yang pernah diceritakan teman saya tentangnya. Dialah salah seorang yang harus saya menjadikan beliau sebagai salah satu cermin untuk kehidupan saya. Meski perkenalan saya diawali dari teriakan keras dijalanan dengan megaphone terhadapnya. Namun ternyata fakta hidupnya jauh lebih dari apa yang saja duga selama ini. Dia adalah seorang jurnalis, ustad dan kini menjabat anggota KPU Lebak. “seorang CR Nurdin”. Ini cermin kita, dan bukan untuk dikultuskan, mohon maaf atas kecongkakkan, menulis tulisan ini…..

 

 

Penulis,

Tukang Jualan Madu……

Anggota BPK KUMALA……

Dosen STKIP Setiabudhi

Metode Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

by

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 memberikan dampak yang luas pada perubahan sistem pemerintahan. Jika pada era Orde Baru kekuasaan sangat bersifat sentralistik, reformasi melahirkan sistem pembagian kekuasaan yang mulai terdistribusi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini terwujud dalam Sistem Desentralisasi yang secara legal dilahirkan lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menyebabkan Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18, 18A, dan 18B. Perubahan aturan negara seperti di atas menempatkan daerah menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republic yaitu dalam prinsip otonomi dengan desentralisasinya.

Menurut Prof. Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI, “Perubahan aturan main mengenai pemerintahan daerah merupakan afirmasi-konstitusi, bahwa daerah menjadi pengambil kebijakan sentral dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan, terutama berhubungan antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun dalam prakteknya otonomi daerah masih menghadapi kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya atau penanganannya secara sungguh-sungguh. Salah satu kendala yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Di tengah era globalisasi yang serba cepat, masyarakat diharapkan memiliki daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi agar mampu menjalani kehidupan masa depan dengan sukses.

Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas, pemerintah melontarkan komitmen yang berlevel internasional. Komitmen ini telah ditandatangani dalam KTT Millenium PBB pada tahun 2002 bersama 189 negara lainnya. Komitmen semua negara di dunia untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam ”Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen ”Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam deklarasinya negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000). Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015.

Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ketahun selalu menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun 2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan perubahan yang cepat, kompleks, penuh resiko, dan penuh dengan kejutan. Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan berbagai upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi antara komunitas, terkecil sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang individu untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan, kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan perubahan disektor ekonomi dan energi akan mempengaruhi sector kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut Community Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (United States Departement of Agriculture, 2005). CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalahatau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development, 2001). Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari masyarakat sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh CD. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang Deficit based dan Strength Based. Pendekatan Deficit-based terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode Appreciative Inquiry terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. Appreciative Inquiry merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan (Cooperrider dan Srivastva, 1987; Cooperrider dkk., 2000; Fry dkk, 2002; Ludema dkk, 2000, dalam Gergen dkk., 2004).

Dalam sepuluh tahun terakhir, Appreciative Inquiry menjadi sangat populer dan dipraktekkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akusisi dan menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, Appreciative Inquiry digunakan untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.

Sumber:

Buku

Cooperrider D. L. & Whitney D. 2006. A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry (Vol. 1, pp. 2-3)

Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Makalah

Kartasasmita, Ginandjar. Makalah: Dewan Perwakilan Daerah dan Otonomi Daerah. Disampaikan pada Seminar Nasional, Institut Teknologi Bandung (ITB) Dalam Rangka Memperingati Seratus Tahun Kebangkitan Nasional. Bandung, 17 Mei 2008.

Lubis, Theresiah. Makalah : Community Development dan Nilai-Nilai yang Mendasari. Dipresentasikan pada Temu Ilmiah Dalam Rangka LUSTRUM IX Fakultas Psikologi Unpad. Tahun 2006

Internet

http://appreciativeorganization.wordpress.com/2007/08/08/bedah-kasus-appreciative-inquiry-in-strategic-planning/ (Diakses pada 26 Mei 2008, pukul 11.28)

http://www.scribd.com/doc/732997/laporanlokakaryaAIlowres (Diakses pada 29 Mei 2008, pukul 11.50)

Standing Conference for Community Development (2001). Strategic Framework for Community Development. http://www.sccd.org.uk

United States Depatment of Agriculture (2005). Community Development Technical Assistance: Handbook. http://ocdi.usda.gov

sumber: http://ipspi.org

APPROACHES, METHODS AND TEACHNIQUES ON ENGLISH AS SECOND LANGUAGE TEACHING STRATEGY Witten By: SUDARMAN

by

ABSTRACT

There are, at least, three terms on teaching strategy; approaches, methods and techniques. They determine how the language is taught to the learners. They can be technical tools to assist the teacher to reach their goal of their teaching learning activities based on the Basic Outline Coarse of the lesson. In sense of language teaching learning as foreign language, approaches, methods and techniques cannot be an outer part of the activity. Approach is defines as how the language is viewed; structural achievement or communicative purpose. Meanwhile, method is supposed to be a set of philosophy view of how language is taught. It considers the philosophy and linguistic view why a particular action by students is conducted. In another words, method is a practical realizations of an approach(Jeremy Harmer, 2007:62). The latest, technique, is the operational steps of doing particular activities.

 In case of the issue of the teaching learning strategy , all terms have significantly established due to the challenge of the science and technology. Language was used to be considered to be a tool of understanding literature works; it implied on the way the English teacher conducted the activities in the class by focusing more on how the students acquired sets of language formulas to comprehend texts in target language.

By the last 90th, some language practical realized that language was not merely aimed as the tool of understanding literature works any more, it was aimed as the tool of integrated communication instead. The paradigm of teaching learning should, undeniably, be changed. The focus of teaching is not on reading and structure but how the students use the language to communicate comprehensively, actively and passively.

The terms seem to be similar for common sense, but it is extremely different in term of pedagogy sense. Therefore, the terms should be clearly distinguished and comprehended.

((..UNTUK MENDAPATKAN INFO LEBIH LANJUT bisa didapat via emal (kirimkan emal anda)……………………

writing services online

765qwerty765
Komentar Dinonaktifkan pada APPROACHES, METHODS AND TEACHNIQUES ON ENGLISH AS SECOND LANGUAGE TEACHING STRATEGY Witten By: SUDARMAN