KTSP VS UJIAN NASIONAL Oleh: Haerudin

by

ABSTRAK

                Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan. Pendidikan akan menghasilkan lulusan yang baik sesuai kebutuhan manakala dikelola dengan cara yang bijak. Peran serta Perguruan Tinggi, LPMP, Pemerintah sangat menentukan keberhasilan pendidikan di negeri ini. Selain itu adanya guru yang profesional, terlindungi dan sejahtera serta kurikulum yang tepat sangat memungkinkan akan tercapainya keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan kita adalah masih adanya mismacth antara Kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan (KTSP) dengan diadakannya Ujian Nasional yang tiap tahun selalu mentargetkan nilai tertentu yang dijadikan standar kululusan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah telah memberikan kebijakan penghitungan kelulusan disertakan juga nilai rata-rata rapot dan rata-rata ujian sekolah, tetapi menurut hemat penulis itu bukan merupakan solusi yang tepat, karena tetap saja Ujian Nasional yang menjadi standar kelulusan.

Alangkah bijaknya apabila Ujian Nasional hanya merupakan tolak ukur (pengontrol mutu) untuk mengontrol keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mengenai lulus atau tidaknya siswa semestinya diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing (sekolah).

A.  Pendahuluan

 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :

a)     belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

b)     belajar untuk memahami dan menghayati,

c)     belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

d)     belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan

e)     belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

 

BPrinsip-Prinsip Pengembangan

      KurikulumTingkat Satuan Pendidikan

 KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.       Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2.       Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. 

3.       Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4.       Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan  kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5.       Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi,   bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6.       Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal  dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7.       Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam muatan KTSP tercantum ketuntasan belajar yang berbunyi:

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Kalau kita kaji kalimat tersebut di atas, bahwa nilai yang akan diperoleh oleh siswa di masing-masing sekolah akan sangat beragam yang tentunya dengan mempertimbangkan:

  1. Intak siswa,
  2. Keluasan materi
  3. Sumber belajar/Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas, maka lahirlah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk setiap mata pelajaran.               Dari  penjabaran di atas terjadi kepincangan  atau pertentangan antara  kebebasan yang diberikan kepada sekolah untuk menentukan KKM masing-masing mata pelajaran di satu pihak,  sementara pemerintak sendiri mematok standar kelulusan untuk mata pelajaran yang di UN-kan   rata-rata 5.50. Hal ini menimbulkan dilema bagi  siswa, guru, sekolah dan intansi terkait. Sebagai contoh  sebuah sekolah  menentukan KKM untuk mata pelajaran B. Inggris  4.50, Matematika, 4.00, IPA 4.50, B. Indonesia 6.00, dst.


 Permasalahan

CONTOH PERHITUNGAN KELULUSAN SISWA

Rata2 Nilai Raport X 40% + US x60% = N X 40%= N X 60% NILAI UN = L/TL

Nama : Ahmadinejap
Asal Sekolah: SMP Bojong Rahul

Bidang Studi

Rapor

Pengali

Jml

US

Pengali

Jml

Jml Rapt & US

Pengali

Jml

UN

Pengali

Jml

Hasil Akhir

PAI

7.00

40%

2.80

6.70

60%

4.02

6.82

0

PKN

8.00

40%

3.20

8.80

60%

5.28

8.48

0

BIN

7.50

40%

3.00

7.80

60%

4.68

7.68

40%

3.07

5

60%

3.00

6.07

BING

6.50

40%

2.60

8.80

60%

5.28

7.88

40%

3.15

3.5

60%

2.10

5.25

MATEM

6.00

40%

2.40

7.70

60%

4.62

7.02

40%

2.80

2.5

60%

1.50

4.31

IPA

6.00

40%

2.40

7.60

60%

4.56

6.96

40%

2.78

3

60%

1.80

4.58

IPS

8.80

40%

3.52

8.00

60%

4.80

8.32

0.00

SEBUD

7.70

40%

3.08

8.80

60%

5.28

8.36

0

PENJAS

8.90

40%

3.56

8.00

60%

4.80

8.36

0.00

TIK

7.90

40%

3.16

8.80

60%

5.28

8.44

0

B.SUN

7.80

40%

3.12

9.90

60%

5.94

9.06

0

BTA

7.60

40%

3.04

7.90

60%

4.74

7.78

0

Jumlah

20.22

Rata-rata

3.6

Kalau kita perhatikan Tabel di atas , dari mata pelajaran yangdi UN-kan terlihat jelas bahwa  anak tersebut  tidak lulus karena hanya mendapatkan rata-rata nilai Ujian Nasional 3,68.

Hal inilah yang membuat para guru dan mungkin juga kepala sekolah merasa was-was atas kelulusan siswa didiknya. Alangkah bijaksananya apabila pemerintah merevisi kembali aturan kelulusan bagi siswa untuk dikembalikan kepada satuan pendidikan (sekolah) dan Ujian Nasional hanya dijadikan tolak ukur  kualitas untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia, yang kemudian dilakukan evaluasi dimana letak kelemahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Apakah dalam input pendidikan (siswa), apakah semua peserta didik kita sudah memiliki kemampuan awal yang diperlukan untuk menempuh tingkat pendidikan di atasnya, sudah memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang baik untuk mendukung proses pendidikannya, memiliki kemauan dan daya juang yang cukup untuk mendukung proses pendidikan, apakah sarana prasarana, pembiayaan. Daya dukung orang tua dan masyarakat yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan   atau factor guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sudah sejahterakah guru, sudah amankah guru dalam melaksanakan tugas  proses belajar mengajar dll. Semua perlu dipertimbangkan secara holistik  menyeluruh karena keberhasilan proses pendidikan dipengaruhi oleh  komponen-komponen pendidikan yang satu sama lain saling mendukung dan menunjang yang jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi keberhasilan proses pendidikan akan menjadi sebuah keniscayaan. Demikian juga peran stakeholder sangat mendukung atas keberhasilannya sebuah pendidikan di negeri ini.

Kalau kelemahan ada pada tataran sarana dan prasarana, sudah tentu pada ranah ini tugas pemerintahlah baik pusat ataupun daerah untuk melengkapinya. Bila kekurangan ada pada standar pembiayaan, maka dana penyelenggaraan harus lebih ditingkatkan lagi. Apabila kelemahan ada pada guru, maka disini peran LPMP, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan keguruan harus memberikan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing.

Suhary dalam Kabar Banten, Selasa, 19 April 2011 menyatakan “bahwa UN sebaiknya diubah dengan nama EBTANAS seperti yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Setiap kelulusan UN/US dan rata-rata nilai rapor, tidak menjadi jaminan  bahwa siswa/siswi yang lulus dapat dijamin masuk PTN. Bahwa di Negara maju seperti Australia tidak ada ujian nasional, yang ada ujian-ujian di sekolah-sekolah.”

Selanjutnya Suhari menyatakan, menurutnya ada beberapa kelemahan dalam Ujian Nasional tahun 2011 ini, yaitu: pertama, distribusi soal belum merata dan sama. Kedua, belum meratanya kualitas pendidikan. Ketiga, UN 2011 masih saja menjadi momok menakutkan, mimpi buruk bagi siswa dan menjadikan efek psikis yang cukup luar biasa bagi siswa.

 

D. Penutup

 Ujian Nasional tetap diadakan hanya saja pelaksanaannya tidak ditargetkan bahwa siswa harus lulus dengan nilai tertentu. Ujian Nasional hanya dijadikan bahan evaluasi pemerintah dan tolak ukur keberhasilan pendidikan di Indonesia, sehingga ujungnya mutu pendidikan akan semakin terlihat.

Masalah kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan, karena guru (sekolah) yang paling tahu kualitas siswanya. Kalau pemerintah menganggap mutu lulusan belum berkualitas, sebaiknya dievaluasi secara keseluruhan; guru, sarana prasarana, anggaran pendidikan (biaya)-gaji gurunya-, dan tentunya hal-hal lain yang menunjang terhadap keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia.

 

 

Sumber Rujukan:

Panduan Penyusunan KTSP 2006

  1. POS Ujian Nasional 2011
  2. Kabar Banten 19 April 2011

MIGRASI, PEREMPUAN DAN PENGASUHAN ANAK (Tjut Afrida)

by

div>

Abstrak

 Migrasi untuk mencari pekerjaan bagi perempuan berkeluarga merupakan solusi untuk menyelematkan ekonomi keluarga. Tetapi status berkeluarga bagi perempuan membawa konsekwensi berbeda dengan laki-laki, karena secara cultural ibu mempunyai fungsi reproduksi. Oleh karena itu migrasi prempuan menyebabkan pola pengasuhan anak pun menjadi persoalan. Meski demikian mereka memiliki berbagai strategi dalam pengasuhan anak yang pada dasarnya tidak bias dilepaskan dari akar budaya.

 Kata Kunci: migrasi, perempuan dan pengasuhan anak

 

Pendahuluan

 Migrasi untuk mencari pekerjaan pada saat ini bukan lagi merupakan monopoli laki-laki, tetapi fenomena ini juga menyangkut perempuan. Oleh karena itu kajian migrasi perempuan baik dari Kaniapauni (2000) maupun Wahyuni (2000) mengatakan bahwa, perempuan cenderung berimigrasi dalam katagori permanen, yaitu dengan alasan perkawinan dan jarang karena pertemanan, sedangkan laki-laki banyak yang berimigrasi dalam katagori non permanen untuk mencari rezeki, perlu dipertanyakan. Seperti yang dihasilkan dari kajian ( Daulay,2000: Kustini, 2002 dan Poerwaningsih, 2003), memperlihatkan bahwa kepergian perempuan berimigrasi memang menjadi solusi bagi keselamatan keuangan keluarga dan sekaligus solusi bagi keterbatasan lapangan kerja di desa. Disamping itu, ada kecendrungan migrasi dapat menaikkan status ekonomi rumah tangga yang berkolerasi dengan naiknya status sosial.

Persoalan migrasi menjadi menarik untuk dikaji, karena kecenderungan migrasi perempuan bukannya hanya dilakukan mereka yang masih berstatus lajang, tetapi juga berstatus menikah. Menurut kajian Mantra (1999) di pulau Bawean, migran perempuan yang berstatus menikah 51,8 %, begitu pula hasil penelitian Poerwaningsih (2003) menunjukkan hal yang sama yaitu ada kecenderungan yang tinggi migran perempuan berstatus sudah menikah. Migrasi yang dilakukan perempuan yang telah berkeluarga menyebabkan keluarga inti menjadi tidak lengkap, kadang hanya berisi ayah dengan anak-anaknya atau berisi anak-anak saja, karena suami juga berimigrasi. Disamping itu, keterpisahan dengan keluarga membawa konsekuensi tertentu yang berkaitan dengan keluarga, karena besar kemungkinan mereka harus terpisah dengan keluarga untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Menurut Gilbert (1996), pemisahan keluarga seringkali menciptakan bentuk migrasi musiman. Setelah masa kerja yang mungkin berakhir 6 bulan atau 2 bulan, migran tersebut kembali lagi untuk bermukim dengan keluarga besar mereka.

Keterpisahan tersebut menciptakan permasalahan, karena migrasi yang dilakukan perempuan berstatus keluarga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam fungsi reproduksi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab ibu. Berkaitan dengan pergeseran fungsi reproduksi tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah bentuk keluarga dan pola pengasuhan anak ketika ibunya bermigrasi.?

Pembahasan

 1.     Migrasi dan Keluarga

Berbagai kajian menjelaskan bahwa peranan keluarga besar tidaj bisa diabaikan ketika suami bermigrasi. Mentra (1999 : 45) yang menyoroti migrasi laki-laki, menjelaskan bahwa istri dan anak yang ditinggalkan oleh suaminya ke Malaysia menjadi tanggung jawab anggota keluarga lain untuk membantu kelangsungan hidupnya. Begitu pula Gilbert (1996 : 73) menyatakan bahwa dukungan keluarga luas sangat memudahkan migran. Menurut Koentjaraningrat (1956), migrasi yang dilakukan oleh suami karena desakan ekonomi, telah menyebabkan tumbuhnya keluarga matrifokal.

Pengertian keluarga matrifokal mula-mula dikembangkan oleh Smith (1956) untuk menamakan bentuk keluarga yang amat menyimpang dari bentuk keluarga batin yang umum, yaitu bentuk keluarga yang banyak ditemukan pada masyarakat Negro di kepulauan Hindia Barat. Pada masyarakat tersebut menurut Smith (1956 : 223) adalah sebagai berikut :

“The household group tends to be matrifocal in the sense that a woman in the status of mother is usually the factor leader of yhe group, and conversely the husband-father, although de jure head of the household group (if present), is usually marginal to the complex of internal relationship of the group”.

Pengertian keluarga matrifokal sebenarnya sama dengan apa yang oleh Horskovits (1958 : 169) disebut sebagai keluarga maternal atau matriakal yaitu:

“….. the attachements between a mother and her child are in the main closer than those between father and children : from the point of view of the parent, if means that the responsibilities of upbringing, discipline, and supervision are much more the province of the mother than the father.”

Untuk pengertian yang sama, Fraser (1939) menggunakan istilah keluarga mother headed. Sementara Smith (1956), menyarankan untuk membedakan antara kepala keluarga sebagai status resmi, dengan dominasi sebagai kenyataan social. Menurut Budhisantoso (1977 : 5), Nampaknya apa yang disarankan oleh Smith tersebut memperkuat anggapan bahwa keluarga matrifokal itu bukanlah suatu system kekerabatan melainkan suatu cirri yang bisa ditemukan dalam beberapa tipe kekerabatan.

Menurut Budhisantoso (1977 : 4), di dalam keluarga yang demikian itu suami-ayah kurang banyak bergaul dengan anggota keluarga lainnya, begitu pula ikatannya dengan kesatuan keluarga yang bersangkutan amat lemah. Oleh karena itu Murdock (1954 : 4), menyatakan bahwa dalam keluarga matrifokal, istri/ibu lebih besar pengaruh dan tanggung jawabnya terhadap keluarga dibandingkan dengan suami/ayah. Selanjutnya ia juga menerima lebih besar kasih saying serta kesetiaan dari anggota keluarga lainnya daripada apa yang dapat diharapkan oleh suami/ayah. Sementara itu, anak-anak yang lebih banyak bergaul dan menggantungkan nasib mereka kepada ibu dengan sendirinya juga lebih dekat kepada kerabat pihak ibu daripada kepada ayah serta kerabat ayah.

Atas Hendartini (1999), mengungkapkan bahwa leburnya keluang inti dalam keluarga luas akan menyebabkan beberapa peran suami dalam keluarga inti tidak ditemukan dalam keluarga luas. Sering kali peran suami dalam beberapa bidang diambil alih oleh mertua laki-laki. Jadi peleburan keluarga inti ke dalam keluarga luas tersebut telah mempengaruhi struktur keluarga.

Keontjaraningrat (1956), mengemukakan adanya kecendrungan kearah pola menetap secara matrifokal sebagai reaksi terhadap kesulitan ekonomi yang memaksa kaum lelaki untuk meninggalkan desa dan mencari nafkah di lain tempat. Keadaan demikian merupakan iklim yang baik bagi perkembangan keluarga, dimana pengaruh ibu rumah tangga menjadi lebih besar dari pada pengaruh suami-ayah dalam keluarga. Dengan membesarnya pengaruh ibu dalam keluarga, maka ia dapat memainkan peranan yang menentukan di dalam keluarga yang matrifokal.

Keluarga matrifokal ternyata bukan ditemukan pada migrasi laki-laki saja, karena dari berbagai penelitian menjelaskan fenomena yang sama juga terjadi pada migrasi perempuan. Seperti yang ditemukan Wahyuni (2000:21) yang menjelaskan munculnya keluarga matrifokal dikalangan migrant wanita di kota khususnya Jawa karena ketidak acuhan suami/ayah dalam pengasuhan anak dan kegiatan domestic lainnya. Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa migrasi perempuan menyisakan persoalan pengasuhan anak.

 2.          Migrasi Perempuan dan Pengasuhan Anak

 Menurut Abdullah (2000:204), orientasi kehidupan dewasa ini telah menjauhkan perempuan dari rumah, dari suami dan dari anak-anak. Perempuan yang bekerja ke Arab Saudi, Honhkonh, Korea, Singapura atau Malaysia, tentu saja meninggalkan suami, anak, saudara-saudara dan desa secara keseluruhan. Tekanan untuk pergi yang begitu besar (baik karena tekanan ekonomi maupun daya tarik soaial, politik atau budaya) merupakan suatu fakta yang sangat jelas bahwa pergeseran orientasi kehidupan di kalangan perempuan sering terjadi, yang secara langsung mengubah defenisi perempuan sebagai ibu. Anak yang secara tradisional merupakan pengikut perempuan untuk tetap tinggal di rumah, dewasa ini manjadi faktor yang hamper tidak berpengaruh secara umum. Anak yang secara tradisional merupakan pengikut perempuan untuk tetap tinggal di rumah, dewasa ini manjadi faktor yang hampir tidak berpengaruh secara umum. Berbagai faktor dan mekanisme telah terbentuk untuk mensahkan perilaku mobilitas perempuan. Oleh karena itu pergeseran perilaku tersebut membawa dampak terhadap penagsuhan anak.

Asuhan keluarga (parenting) merupakan kegiatan keluarga yang paling sentral, karena seperti diketahui, manusia lahir dalam kondisi ketergantungan dan tanpa asuhan dari orang dewasa, dalam hal ini khususnya orang tua, tidak mungkin anak dapat melanjutkan hidupnya. Melalui asuhan keluarga, kebutuhan biologis, intelektual dan keterampilan sosial dari seorang anak dapat terpenuhi sebagai proses persiapan untuk nantinya menjadi anggota masyarakat yang dapat memikul tanggung jawab sesuai dengan tuntutan lingkungan budaya masyarakat (peaece, 1977). Kegiatan asuhan sangat erat terkait dengan pembagian kerja antara suami istri dalam suatu keluarga, yaitu dengan siapa dan bagaimana mengerjakan apa dalam keluarga (paulus, 1990). Menurut Marx dalam Budiman (1982), masyarakat modern ternyata ikut memperkokoh asuhan model tradisional dan perempuan menjadi kelompok yang terasing dalam perkembangan industry modern. Dengan asuhan model tersebut, dimaksudkan suatu pembagian kerja dimana suami terutama bertugas mencari nafkah dan istri terutama bertanggung jawab mengurus tugas-tugas kerumah tanggaan termasuk tugas pengasuhan.

Pada Negara-negara industry maju substansi ibu bagi anak-anak disediakan oleh lembaga pengasuhan anak yang disediakan pemerintah maupun swasta, dengan demkian umumnya diskusi dan penelitian di Negara tersebut adalah memecahkan masalah perempuan bekerja dan pengasuhan anak berkisar pada penyediaan, biaya dan mutu lembaga pengasuhan anak yang ada dan meninjau berbagai kebijakan pemerintah untuk membantu keluarga tersebut ( Wahyuni, 2000). Menurut Alhburg dalam Wahyuni (2000) anak-anak Amerika sudah terbiasa untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan dini di luar rumah. Lebih dari sepertiga ibu yang bekerja penuh di Amerika Serikat menitipkan anak-anak mereka di tempat penitipan anak komersial, sedangkan mereka yang bekerja paruh waktu, lebih banyak memilih untuk mengatur waktu kerja mereka saja, misalnya dengan mengatur shift kerja dari pada menggunakan fasilitas penitipan anak.

Pada Negara-negara sedang berkembang terlihat hal yang berbeda seperti Thailand ( Richter, 1992), melaporkan bahwa 32 %n anak berusia 2 tahun diasuh oleh ibu yang mengkombinasikan waktu bekerja dengan mengasuh anak, 27 % diasuh oleh anggota keluarga yang lain 11 % diasuh oleh bukan anggota keluarga di rumah dan 15 % tinggal terpisah dari ibunya. Lebih jauh dikatakan bahwa diantara anggota keluarga, maka nenek dari pihak ibu merupakan pilihan terbaik untuk mengasuh anak kecil. Pilihan untuk menitipkan anak kepada keluarga desa merupakan salah satu pilihan bagi para migrant perempuan di kota yang tidak mampu membayar pembantu rumah tangga dan tidak dapat mempercayai orang lain di kota untuk merawat anaknya.

Hetler (1986) menemukan suatu pola asuh yang berbeda dari migrant sirkuler perempuan, dimana mereka memilih meninggalkan anak-anak mereka di desa untuk bersekolah dan membawa serta anak-anak yang belum sekolah ikut dngan mereka ke kota. Jika perempuan penjual jamu itu bekerja sendirian, tanpa disertai suami, maka pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan di desa diserahkan kepada suami mereka di desa. Tetapi jika suami istri menjadi migrant sirkuler di kota, maka mereka meninggalkan anak-anak usia sekolah di desa agar tetap dapat sekolah, meski harus mengurus diri sendiri. Dengan demikian        migrasi sirkuler dikalangan perempuan migrant menciptakan beberapa untuk pengasuhan anak,yaitu membayar gadis remaja untuk mengawasi anak-anak mereka ketika bekerja ( 42 % ), membuat kesepakatan dengan suami bahwa anak-anak yang lebih tua atau dengan kerabat lain untuk mengambil alih pengasuhan anak selama ibu sedang bekerja (33 %), membawa anak bekerja (5 % ) dan meninggalkan anak-anak untuk bermain sendiri (15 % ).

Penelitian Wahyuni (2000) menemukan 5  kemungkinan bentuk pengasuhan anak pasangan migrant tidak permanen. Faktor-faktor seperti jumlah anak yang dimiliki, umur anak, kemampuan ekonomi dan ketersediaan tenaga pengasuh anak yang dapat diandalkan mempengaruhi keputusan-keputusan pemilihan bentuk pengasuhan anak tertentu yaitu : Pertama , setelah disapih anak ditinggalkan dibawah asuhan nenek atau bibi dari pihak ibu sementara si ibu kembali ke kota untuk bekerja lagi. Artinya proses sosialisasi di pendidikan dini pada anak tersebut akan diberikan oleh nenek dan atau bibi di desa tanpa kehadiran orang tua secara penuh. Kedua, menjelang kelahiran anak si ibu keluar dari pekerjaan di kota dan kembali ke desa untuk melahirkan dan merawat anaknya. Dalam hal ini proses sosialisasi dan pendidikan dini anak hanya dilakukan oleh ibunya tanpa kehadiran ayah secara penuh. Ketiga, setelah dilahirkan di desa, anak dibawa ke kota untuk di asuh oleh ayah dan ibunya secara penuh dengan konsekuensi si ibu keluar dari pekerjaannya. Dalam kasus seperti ini anak mendapatkan sosialisasi dan pendidikan dini dari kedua orang tua mereka di kota. Keempat, setelah dilahirkan bayi di bawa ke kota untuk dirawat kedua orang tuanya dan dibantu oleh pengasuh anak, sementara si ibu terus bekerja. Artinya anak akan mendapatkan bagian sosialisasi dan pendidikan dini dari orang lain. Kelima, setelah memasuki usia sekolah seorang anak akan dikirim kembali kepada nenek dan kakeknya di desa untuk sekolah, kadang-kadang si ibu juga ikut kembali ke desa. Dalam kasus ini, sosialisasi dan pendidikan dini pada anak-anak itu sebelumnya mungkin mengikuti bentuk ketiga dan keempat.

Model pengasuhan ibu migrant tersebut memperlihatkan peran ibu dalam pengasuhan masih bisa terlihat walaupun kadang harus melibatkan keluarga besar dari desa. Model pengasuhan yang masih memperlihatkan peran ibu dalam pengasuhan sangat mungkin tidak ditemukan dalam migrasi perempuan ke luar negeri. Oleh karena itu bagaimana bentuk pengasuhan anak ketika ibu bermigrasi ke luar negeri? Sebagai bentuk tanggung jawab ketika suami tidak bisa menggantikan fungsi pengasuhan anak, maka pilihan yang paling aman adalah keluarga besar dari pihak ibu. Ini berarti migrasi perempuan memunculkan kecenderungan keluarga matrifokal semakin tajam. Tetapi hal itu masih merupakan sebuah hipotesa yang masih merupakan sebuah hipotesa yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

 

Kesimpulan

 Migrasi laki-laki telah menyebabkan bentuk keluarga lebih mengarah ke matrifokal, karena perempuan merasa lebih aman untuk berlindung pada keluarga besar dari pihak ibu dibandingkan pada keluarga pihak laki-laki. Pola demikian ternyata juga ditemukan pada migrant perempuan, dimana peran keluarga dalam pengasuhan anak masih menunjukkan pola yang sama yaitu keluarga yang tinggal cenderung diasuh oleh keluarga besar oleh pihak ibu. Keputusan untuk menyerahkan hak pengasuhan anak keluarga besar dari pihak ibu merupakan untuk penghindaran sanksi social terhadap peranan yang ditinggalkan. Keadaan ini juga sekaligus memberikan penekanan bahwa system tersebut mencerminkan ketidakadilan gender.

 

Daftar Pustaka

Abdullah, I, 2001. Seks,Gender & Reproduksi Kekuasaan.   Tarawang Press Budhisusanto.1997. Keluarga Matrifokal. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Yogyakarta.

Daulay, H, 2001. Pergeseran Pola   Relasi Gender di Keluarga      Migran. Yogyakarta. Galang Press.

Kanaiaupuni, S. Malia, 2000. Reframin the Migration Question. An Analysis of Men, Women, and Gender in Mexico. Copyright 2000 University of North Corolina Press.

Mantra, I. Agus,. 1999. Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atashendartini, H, 1999. Jender dan Pola Kekerabatan dalam Ihromi (ed), Sosiologi Keluarga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Gilbert, Alan dan J. Gugler, 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Goode, William J 1995. Sosiologi Keluarga. Aksara, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1998. Pengantar Antropologi. Pokok-pokok Etnografi II. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Setiadi, 2001. Migran Kembali: Permasalahan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi. Seminar. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.

Paulus, T, 1990. Pengaruh Tiga Adicita Modernisasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Keluarga Perkotaan. Disertasi. Sosiologi Pascasarjana UI, Jakarta.

Wahyuni, Ekawati S, 2000. Migran Wanita dan Persoalan dan Perawatan Anak : Sebuah analisa migrasi internal di Jawa. Dalam jurnal : Sosiologi Indonesia. No. 04/2000, Ikatan Sosiologi Indonesia, Jakarta.

Wirosuhardjo, K, 1983. Patterns and Trend of Internal Migration and Urbanization in Indonesia and Their Policy Implications. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Indonesia, Jakarta.

zp8497586rq
zp8497586rq
Komentar Dinonaktifkan pada MIGRASI, PEREMPUAN DAN PENGASUHAN ANAK (Tjut Afrida)

BIMBINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SUKU BADUY PEMUKIMAN DI KEC. LEUWIDAMAR KAB. LEBAK

by

Oleh : Iman Sampurna

Baduy bukanlah suku terasing melainkan mereka (suku baduy0 mengasingkan diri (di wilayah banten Selatan).  masyarakat Baduy terdiri dari 2 kelompok, yaitu Baduy tangtu (dalam) dan Baduy Penamping (Luar).  Sebagai upaya agar tidak terjadi kesenjangan budaya antar budaya Baduy dengan budaya masyarakat sekitarnya maka pemerintah daerah melaksanakan program “Pemukiman Bagi Warga baduy Luar”  Program ini dilaksanakan dalam upaya memberikan perlakuan yang seimbang atas dan sesama wargmasyarakat sekitarnya.  Masalah dalam penelitian inia dalah “bagaimanakah Bimbingan Yang dilakukan Pemerintah daerah Terhadap Suku Baduy Luar?”.  Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bimbingan apa yang dilakukan oleh pemerintah  daerah terhadap suku Baduy Pemukiman, sedangkan kegunaannya adalah  sebagai sumber informasi dan penambah wawasan bagi pembaca dan penyusun  tentang bimbingan yang dilakukan terhadap suku Baduy pemukiman.

Pada dasarnya usaha pemerintah  daerah kabupaten Lebak telah melaksanakan bimbingan terhadap suku Baduy Pemukiman (luar0, namun demikian berbagai program yang ada dan dilakukan baru hanya sebatas “Proyek” disamping memang membimbing suku Baduy tidaklah semudah yang dibayangkan, karena pola piker mereka yang masih terlalu kuat memegang teguh adat.

Meode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriftif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain: teknik observasi, dokumenyasi, kepustakaan serta teknik wawancara.  Mengingat data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka maka teknik analisis datanya adalah kualitatif.    Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah masyarakat Suku baduy Pemukiman bukanlah masyarakat terasing atau mengasingkan diri, sebab mereka adalah masyarakat yang mecoba untuk mempertahankan adat leluhurnya seingga masyarakat baduy pemukiman hendaknya mendapatkan treatmen khusus dari pemerintah.  Dalam proses bimbingan terhadap masyarakat Baduy pemukiman hendaknya tidak dilakukan dengan pendekatan proyek, artinya masyarakat Baduy tidak dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan tetapi mereka seharusnya benar-benar dibimbing agar kelak siap untuk dap[at hidup layak dan berdampingan dengan masyarakat lainnya.

zp8497586rq