Pengelolaan Sampah Terpadu 3R, Era Baru Manajemen Sampah Kota

by

Mohamad Satori )*
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah penanganan masalah persampahan. Berdasarkan data BPS tahun 2000, dari 384 kota yang menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut ke dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6 % , yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 % (Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama dan Pasca Krisis, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Oktober 2002).
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3 R).
Besarnya timbulan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya di antaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Salah satu tujuan wisata, Indonesia pernah diberitakan dalam media cetak asing sebagai kawasan tidak sehat karena persampahan yang tidak ditangani secara serius. Berita tersebut mencuat karena dalam satu kurun waktu, beberapa turis mancanegara terserang penyakit kolera sehingga perlu diterbangkan kembali ke negaranya (Wibowo dan Djajawinata, 2004).
Menurunnya kualitas pengelolaan sampah secara signifikan umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa seluruh kota di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada penurunan kinerja sarana dan prasarana persampahan serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi. Selain itu juga muncul fenomena menurunnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2000, tingkat pelayanan sampah hanya mencapai 41 % (rata-rata nasional) dan penerimaan retribusi hanya 22 %.
Adanya berbagai komitmen internasional seperti pemenuhan target MDGs yang mensyaratkan peningkatan pelayanan separuh dari jumlah penduduk yang belum mempunyai akses pelayanan persampahan sampai tahun 2015 (kurang lebih 70 % pada tahun 2015) dan pengurangan emisi berdasarkan Kyoto Protocol, menuntut kesungguhan semua stakeholders persampahan baik di tingkat pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan agar berkelanjutan.
Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia yang jatuh pada tanggal 3 Oktober telah dilakukan serangkaian diskusi nasional yang salah satu hasilnya adalah suatu rencana tindak untuk menyikapi kondisi persampahan yang ada saat ini serta dalam rangka menerapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang Persampahan dan sebagai upaya pencapaian target MDGs.
Permasalahan persampahan yang sudah mengemuka secara nasional didominasi oleh wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan wilayah TPA sehingga dampaknya tidak saja terhadap pencemaran lingkungan tetapi sudah menelan korban. Meskipun demikian, saat ini permasalahan sampah masih terus berlanjut. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak masih belum menunjukan hasil yang signifikan. Demikian juga yang berkaitan dengan upaya pengurangan volume sampah yang harus dibuang ke TPA melalui program 3 R masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena sulitnya melaksanakan perubahan prilaku masyarakat dalam pemilahan sampah serta sulitnya merubah cara pandang ” sampah sebagai sumber daya “
)*Wakil Dekan I Fakultas Teknik UNISBA

zp8497586rq

ANALISIS SOSIAL

by

p>Pendahuluan
Istilah analisis sosial atau analisis kemasyarakatan tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Dalam arti sempit dimaksudkan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif, terlepas dari soal siapa akan membuat apa dengan analisis itu kemudian. Jadi, analisis sosial bukanlah alat bantu siap pakai untuk membereskan masalah-masalah sosial.

Dalam arti luas, analisis sosial dalam arti sempit tadi dipakai dalam hubungan dengan usaha mengubah keadaan atau memecahkan masalah yang dianalisis. Jadi, analisis sosial mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis, artinya memperhatikan dan memikirkan tindakan yang mau dilaksanakan. Dalam arti ini, analisis sosial mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu. Analisis dipergunakan sebagai alat saja untuk memperjuangkan tujuan tertentu. Maka, kedua pengertian ini tidak bertentangan, sebab analisis dalam arti pertama selalu harus mendasari analisis dalam arti luas.

Langkah-langkah
Metode analisis sosial ini dapat dipergunakan untuk menganalisis satuan-satuan sosial (misalnya desa, Ormas), masalah-masalah sosial (misalnya pengangguran, narkoba, masalah kepelajaran/ pendidikan) lembaga-lembaga sosial (misal sekolah, proyek pembangunan). Langkah-langkah konkret berikut ini pertama-tama dimaksudkan untuk ditempuh bersama-sama dalam bentuk kelompok kerja oleh orang yang berkepentingan atau berminat, Biasanya didampingi oleh seseorang yang sudah berpengalaman dan/ atau yang bisa membantu sebagai nara sumber.

Langkah 1-6 merupakan usaha mengadakan, mengatur dan mempersiapkan bahan analisis. Dalam langkah 7-10 bahan itu dianalisis secara mendalam. Langkah 11 merupakan refleksi etis (teologis). Langkah 12 adalah awal pemanfaatan usaha analisis demi praksis dan politik yang kreatif. Kalau ada waktu secukupnya, maka semua langkah bisa dijalankan satu demi satu. Kalau waktu tidak cukup luas, maka sekurang-kurangnya beberapa langkah penting sebaiknya dijalankan dengan memakai bahan bantuan dari pendamping analisis.
Langkah – Langkah Konkret – Praktis
1. Memilih dan menentukan sasaran analisis. Pilihan itu harus didasari oleh alasan-alasan yang masuk akal.
2. Masing-masing peserta kelompok mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan pendirian pribadi. Dengan kata lain, premis-premis nilai mereka yang hendak menjadi landasan dan tolak ukur sementara dalam usaha menganalisis sasaran yang sudah dipilih. Langkah ini lebih merupakan tukar pikiran (sharing) daripada diskusi dan mengadaikan keterbukaan untuk koreksi atau pengembangan pendirian itu.
Deskripsi: seperti apa keadaannya?
3. Mengumpulkan fakta dan data dalam segala bentuk (a.l. pengalaman, informasi lisan, statistik, laporan, angket kecil, observasi, guntingan koran) yang masih bersifat agak kebetulan dan kurang teratur (brainstorming). Dengan demikian dapat diperoleh sekedar deskripsi masalah yang hendaknya tidak dicampuradukkan dengan penilaian pribadi.
4. Mengelompokkan fakta dan data tersebut secara pragmatis ke dalam tiga kolom bidang kehidupan masyarakat, yaitu: (a) politik, (b) ekonomi dan (c) sosio-budaya. Seperlunya dan sesuai dengan sasaran analisis dapat ditambah satu kolom lagi, misalnya (d) Ke dalam kolom-kolom itu bisa dimasukkan fakta dan data tambahan, terutama yang menyangkut kerangka dan masalah-masalah nasional, umpamanya dengan bantuan istilah-istilah klasifikasi dari ketiga bidang di atas.
5. Fakta dan data dalam masing-masing kolom itu dirangkum secara sistematis per kolom ke dalam kira-kira 10 rumusan pokok yang mengungkapkan suatu masalah, hubungan sebab akibat, dst. Secara singkat, mengena dan padat; jadi jangan terlalu umum atau terlalu khusus. Seringkali satu atau dua kata kunci (antar kurung bisa ditambah beberapa kata konkretisasi) sudah memadai dan paling mudah untuk kerja kelompok selanjutnya. Sekedar contoh: birokrasi (berbelit-belit, simpang siur, kaku, sewenang-wenang); jurang kaya-misin melebar (kemewahan, pemborosan, pendapatan).
6. Memberikan bobot terhadap rumusan-rumusan pokok di dalam masing-masing kolom itu menurut mendesaknya (masalah besar) dan/atau pentingnya (faktor strategis) kenyataan yang diungkapkan oleh tiap-tiap rumusan. Langkah ini juga bisa ditempuh lewat pemberian nilai bobot secara kuantitatif (nilai 10 untuk rumusan terpenting, nilai 9 untuk urutan kedua, dst) oleh masing-masing peserta. Kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibahas bersama sehingga kelompok masih bisa mengadakan perubahan secara mufakat. Pembobotan ini hendak berdasarkan pengetahuan, tetapi jelas juga mengandung nilai-nilai.
Analisis mengapa keadaan itu demikian? Apa latar belakangnya?
7. Terhadap bahan yang sudah disiapkan ini perlu dikemukakan pertanyaan terus-menerus: Mengapa semua itu demikian? Apa sebab-musababnya yang lebih mendalam? Dengan perkataan lain, perlulah membongkar struktur-struktur dalam (vertical analysis) dari rumusan masalah dalam masing-masing kolom di atas (misalnya dengan menghubung-hubungkan mereka dengan anak-anak panah). Dalam hal ini, para peserta juga bisa bertitik tolak dari beberapa analitis (yang berguna pula untuk meninjau kembali hasil analisis), misalnya:
a. Politik:
-Bagaimanakah pembagian kuasa?
-Siapa yang mengambil keputusan?
-Siapa yang tidak diikutsertakan?
-Siapa yang diuntungkan oleh keputusan-keputusan itu? Siapa yang dirugikan?
-Bagaimana cara dan proses pengambil keputusan?
-Golongan dan kelompok masyarakat manakah (baik formal maupun informal) yang mempunyai pengaruh politis?
-Siapa yang memiliki dan mengawasi alat-alat kuasa (lembaga-lembaga hukum, polisi, tentara)? Peranan konstitusi?
-Pola organisasi dan wibawa (kuasa) manakah yang dianut?
-Dalam bentuk apa rakyat berpartisipasi dalam politik?
-Apakah ada aliran-aliran politik yang berbeda-beda?
-Siapa memperjuangkan ideologi mana dan tujuan politik mana?
-Bagaimanakah hubungan antara negara dan agama-agama?
b.Ekonomi:
-Bagaimanakah produksi (organisasi, teknologi), perdagangan, pembagian dan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa diatur?
-Sistem dan kebijaksanaan ekonomi manakah yang diandalkan?
-Bagaimanakah hubungan antara modal dan tenaga kerja?
-Siapa yang diuntungkan oleh tata dan kebijakan ekonomi itu? Siapa yang dirugikan?
-Apakah peranan uang, bunga uang, dsb?
-Siapa yang menguasai sumber-sumber daya alam?
-Bagaimanakah pembagian milik harta?
-Siapa yang mempunyai sarana-sarana produksi (tanah, modal, teknologi, pendidikan)? Adakah konsentrasi kuasa ekonomi?
-Apa akibat-akibat dari cara prduksi dan konsumsi bagi lingkungan hidup dan alam?
-Sejauhmana ada pengaruh-pengaruh ekonomi internasional?
c.Sosio-budaya:
-Nilai-tradisi dan lambang manakah yang dianut dan diandalkan oleh masing-masing golongan masyarakat?
-Bagaimana semua itu tampak dalam bahasa sehari-hari?
-Agama daan idelogi mempunyai pengaruh apa?
-Nilai, ideologi dan “mitos” manakah yang menentukan politik dan ekonomi?
-Manakah sikap-sikap dan harapan-harapan pokok yang terdapat dalam masyarakat?
-Hubungan-hubungan sosial manakah yang paling penting dalam masyarakat? Dalam struktur dan institusi sosial mana hubungan tersebut diwujudkan?
-Apakah ada masalah-masalah sosial yang khusus?
8.Mencari kesamaan dan perbedaan antara hubungan-hubungan dalam itu (cross analysis) dengan membandingkan hasil analisis vertikal dalam masing-masing kolom. Sehubungan dengan itu bisa ditanyakan a.l:
§Manakah ciri-ciri khas yang sama di semua bidang hidup masyarakat?
§Apakah yang akhirnya memapankan masyarakat seluruhnya itu?
§Adakah salah satu bidang atau segi yang sangat dominan?
§Apakah ada ketegangan atau pertentangan antara satu bidang dengan bidang lainnya?
§Apakah terdapat gejala ke arah konflik dan masalah yang harus dihadapi di masa depan?
§Segi historis: bagaimana semua itu terjadi? Masa depannya?
9.Meninjau dimensi historis dari semua hasil analisis di atas, misalnya dengan bertanya:
-Bagaimana keadaan sekarang bisa diterangkan secara historis? Apakah ada periode, peristiwa-peristiwa dan saat-saat peralihan yang sangat penting?
-Apakah ada perubahan-perubahan besar dalam tahun-tahun terakhir ini? Apakah ada dinamika perkembangan tertentu dalam masing-masing bidang atau masyarakat keseluruhan?
-Ke arah masa depan tendensi apa saja yang terasa dan sudah tampak?
-Apa kiranya akan terjadi sepuluh tahun lagi kalau keadaan dewasa ini diteruskan saja dan tidak berubah?
-Apakah ada sumber-sumber daya cipta dan harapan?
10. Menyusun sekedar rangkuman hasil analisis, misalnya dengan merumuskan sejumlah tesis pokok (masing-masing 1-3 kalimat), yang merupakan semacam “hukum-hukum umum” (prinsip-prinsip yang dalam kenyataannya menentukan) di belakang keadaan atau masalah yang diselidiki. Tepat tidaknya tesis-tesis itu perlu ditinjau kembali terus menerus apakah sungguh berdasarkan dan sesuai dengan fakta dan data yang sudah dikumpulkan.
11. Meninjau kembali dan menyoroti secara kritis premis-premis nilai yang diutarakan oleh para peserta kelompok dalam tahap kedua. Dalam hubungan ini perlu diperiksa dan dibahas bersama-sama, dengan memperhatikan hasil analisis, apakah nilai-nilai itu memang “berguna, berarti, masuk akal dan dapat diwujudkan”. Sebagai titik tolak dapat diajukan pertanyaan seperti misalnya:
-Bagaimana saya mengalami kenyataan yang dianalisis itu?
-Bagaimana saya mengartikan dan menilainya?
-Di mana tempat saya dalam kenyataan itu?
Dari pertanyaan semacam itu akan timbul sejumlah keprihatinan manusiawi (yang seharusnya menantang orang-orang beriman untuk merumuskan keprihatinan iman mereka).
Berdasarkan refleksi itu, kelompok mencari kesepakatan tentang nilai dan tujuan konkret yang hendak dipegang dan diperjuangkan bersama-sama (usaha ini merupakan refleksi teologis kalau dijalankan berdasarkan iman).
Keputusan: apa yang bisa dibuat? Apa yang akan kita buat?
12.Menarik beberapa kesimpulan tentang apa yang ingin dan bisa diusahakan secara perorangan atau bersama-sama. Seberapa konkret kesimpulan itu, memang sangat tergantung dari bentuk analisis yang diadakan, yaitu apakah pertama-tama sebagai latihan ataukah sebagai usaha nyata dari suatu kelompok yang hidup atau bekerja bersama. Dalam menyusun suatu kebijakan atau program kerja perlu diperhatikan “apa yang yang dapat dijangkau”, mengingat bermacam-macam halangan dan hambatan yang selalu ada. Perlu juga perencanaan dengan strategi yang hendak ditempuh, prioritas-prioritas serta operasionalisasi dari semua itu.
Evaluasi: Sejauh mana tindakan yang diambil berhasil?
-Apa yang dicapai? Apa yang tidak berhasil?
-Manakah efek-efek sampingan yang tidak diinginkan?
-Mengapa ada kegagalan? Apakah ada kesalahan dalam analisis? Ataukah dalam perencanaan? Ataukah dalam pelaksanaan?

zp8497586rq
zp8497586rq
Komentar Dinonaktifkan pada ANALISIS SOSIAL

BIMBINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SUKU BADUY PEMUKIMAN DI KEC. LEUWIDAMAR KAB. LEBAK

by

Oleh : Iman Sampurna

Baduy bukanlah suku terasing melainkan mereka (suku baduy0 mengasingkan diri (di wilayah banten Selatan).  masyarakat Baduy terdiri dari 2 kelompok, yaitu Baduy tangtu (dalam) dan Baduy Penamping (Luar).  Sebagai upaya agar tidak terjadi kesenjangan budaya antar budaya Baduy dengan budaya masyarakat sekitarnya maka pemerintah daerah melaksanakan program “Pemukiman Bagi Warga baduy Luar”  Program ini dilaksanakan dalam upaya memberikan perlakuan yang seimbang atas dan sesama wargmasyarakat sekitarnya.  Masalah dalam penelitian inia dalah “bagaimanakah Bimbingan Yang dilakukan Pemerintah daerah Terhadap Suku Baduy Luar?”.  Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bimbingan apa yang dilakukan oleh pemerintah  daerah terhadap suku Baduy Pemukiman, sedangkan kegunaannya adalah  sebagai sumber informasi dan penambah wawasan bagi pembaca dan penyusun  tentang bimbingan yang dilakukan terhadap suku Baduy pemukiman.

Pada dasarnya usaha pemerintah  daerah kabupaten Lebak telah melaksanakan bimbingan terhadap suku Baduy Pemukiman (luar0, namun demikian berbagai program yang ada dan dilakukan baru hanya sebatas “Proyek” disamping memang membimbing suku Baduy tidaklah semudah yang dibayangkan, karena pola piker mereka yang masih terlalu kuat memegang teguh adat.

Meode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriftif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain: teknik observasi, dokumenyasi, kepustakaan serta teknik wawancara.  Mengingat data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka maka teknik analisis datanya adalah kualitatif.    Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah masyarakat Suku baduy Pemukiman bukanlah masyarakat terasing atau mengasingkan diri, sebab mereka adalah masyarakat yang mecoba untuk mempertahankan adat leluhurnya seingga masyarakat baduy pemukiman hendaknya mendapatkan treatmen khusus dari pemerintah.  Dalam proses bimbingan terhadap masyarakat Baduy pemukiman hendaknya tidak dilakukan dengan pendekatan proyek, artinya masyarakat Baduy tidak dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan tetapi mereka seharusnya benar-benar dibimbing agar kelak siap untuk dap[at hidup layak dan berdampingan dengan masyarakat lainnya.

zp8497586rq